 |
| Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Wali Kota Cirebon Effendi Edo saat groundbreaking pengembangan PPN Kejawanan, Kamis, 17 September 2026./ist |
CIREBON - Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan di Kota Cirebon diarahkan untuk memperbesar skala ekonomi sektor perikanan sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional.
Melalui pembangunan Integrated Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM) Phase-I, kapasitas pelayanan kapal di PPN Kejawanan ditargetkan meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 241 kapal menjadi 500 kapal.
Ekspansi tersebut juga dibarengi target peningkatan produksi ikan dari sekitar 5.600 ton menjadi 32.000 ton per tahun. Aktivitas ekonomi yang tumbuh di kawasan pelabuhan diproyeksikan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 2.900 orang menjadi 8.000 orang.
Pembangunan fase pertama IFP-IFM ditandai dengan groundbreaking yang dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, Kamis, 17 September 2026.
Proyek tersebut menjadi bagian dari pembenahan pelabuhan perikanan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). PPN Kejawanan tidak hanya disiapkan sebagai tempat kapal bersandar dan mendaratkan hasil tangkapan, tetapi juga sebagai kawasan yang mendukung kegiatan ekonomi perikanan dari hulu hingga hilir.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kondisi pelabuhan memiliki pengaruh terhadap kualitas produk, produktivitas hingga peluang hasil perikanan menembus pasar internasional.
“Yang kita lakukan di Kejawanan ini merupakan bagian dari pembenahan mendasar pelabuhan perikanan. Kita ingin Pelabuhan menjadi lebih modern, tertata, dan memberikan pelayanan yang lebih baik,” kata Trenggono.
Menurut dia, peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan juga berkaitan dengan ketertelusuran produk perikanan. Sistem tersebut penting untuk meningkatkan peluang produk diterima di pasar internasional.
“Ketika pelabuhannya dibangun dengan baik, kualitas produknya juga akan ikut meningkat. Ketertelusurannya menjadi lebih jelas sehingga produk perikanan memiliki peluang yang lebih baik untuk diterima di pasar internasional. Itu salah satu tujuan utama dari pembangunan ini,” ujarnya.
Dari sisi bisnis, PPN Kejawanan nantinya diarahkan menjadi pusat kegiatan perdagangan hasil tangkapan dan produk perikanan. Dengan kapasitas yang lebih besar, kawasan ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok sekaligus membuka peluang pengembangan perdagangan hingga ekspor.
Pembangunan IFP-IFM Phase-I dibiayai melalui pinjaman luar negeri dari Islamic Development Bank (IsDB). Pekerjaan dilaksanakan PT Nindya Karya bersama PT Sumber Teknik Konstruksi selama 730 hari kalender atau 24 bulan, terhitung sejak 3 Agustus 2026 hingga 2 Agustus 2028.
Fasilitas yang dibangun mencakup infrastruktur sisi laut seperti breakwater, revetment, groin, reklamasi, kolam pelabuhan serta dermaga untuk kapal besar dan kecil.
Adapun fasilitas di sisi darat meliputi perkantoran dan syahbandar, gedung Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), kios UMKM dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Kehadiran fasilitas tersebut ditujukan untuk membentuk ekosistem bisnis perikanan yang lebih terintegrasi. Aktivitas pendaratan ikan, pelelangan, perdagangan, pengolahan hingga kegiatan usaha pendukung dapat berkembang dalam satu kawasan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pembangunan PPN Kejawanan juga dapat dihubungkan dengan potensi ekonomi lain yang dimiliki Kota Cirebon, termasuk sektor pariwisata dan budaya.
“Bagi masyarakat Jawa Barat, pembangunan PPN Kejawanan tentu menjadi kabar yang membahagiakan. Cirebon memiliki kekayaan budaya dan potensi pariwisata yang kuat. Dengan adanya pelabuhan yang representatif, kita berharap pengembangannya dapat terhubung dengan berbagai potensi yang sudah dimiliki daerah,” ujar Dedi.
Pemprov Jawa Barat, lanjut Dedi, mendukung pembangunan tersebut, termasuk apabila diperlukan penguatan infrastruktur konektivitas menuju kawasan pelabuhan.
“Pemprov Jawa Barat pada prinsipnya mendukung pembangunan ini. Kami juga siap mendukung kebutuhan infrastruktur tambahan, termasuk konektivitas dari akses jalan hingga menuju kawasan Pelabuhan Kejawanan,” katanya.
Pemkot Cirebon juga menyatakan dukungan terhadap pengembangan PPN Kejawanan. Edo berharap peningkatan kapasitas pelabuhan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas pembangunan dan dukungan terhadap pengembangan PPN Kejawanan. Kami berharap pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat Kota Cirebon,” kata Edo.
Edo menambahkan, Pemkot Cirebon akan terus berkoordinasi sesuai kewenangannya untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut.
“Pemkot Cirebon tentu akan terus mendukung dan berkoordinasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Harapannya, setelah selesai nanti PPN Kejawanan dapat semakin produktif, tertata, dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Pengembangan PPN Kejawanan ditargetkan rampung pada 2028. Dengan kenaikan kapasitas pelayanan kapal, produksi ikan dan tenaga kerja, proyek ini diharapkan memperbesar aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan sekaligus memperkuat posisi Cirebon dalam rantai perdagangan produk perikanan.*