 |
| HLM TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning Semester II 2026 yang membahas penguatan kerja sama antardaerah dan ketahanan pangan./ist |
CIREBON - Pemerintah daerah se-Ciayumajakuning memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga. Langkah tersebut dinilai penting karena gangguan pasokan di satu wilayah dapat berdampak langsung terhadap daerah lain dalam satu ekosistem ekonomi.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo mengatakan, kerja sama antardaerah atau KAD menjadi kebutuhan untuk memastikan komoditas pangan dari wilayah yang mengalami surplus dapat menopang daerah yang menghadapi kekurangan pasokan.
Menurut Edo, hubungan ekonomi antarwilayah di Ciayumajakuning membuat pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial oleh masing-masing pemerintah daerah.
“Ciayumajakuning ini satu ekosistem ekonomi. Kalau pasokan di satu daerah terganggu, dampaknya bisa dirasakan daerah lain. Karena itu, kerja sama antar daerah bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga bersama,” jelasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Edo saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning Semester II 2026, Selasa, 15 September 2026. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu agenda yang dibahas bersama para kepala daerah dan pemangku kepentingan di wilayah Ciayumajakuning. Komitmen bersama diarahkan pada penguatan produksi pangan strategis, peningkatan sinergi antarwilayah, optimalisasi KAD, serta mitigasi risiko yang berpotensi mengganggu pasokan dan stabilitas harga.
Kebutuhan memperkuat pasokan tersebut tidak terlepas dari perkembangan inflasi Kota Cirebon. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Kota Cirebon, inflasi tahunan pada Agustus 2026 mencapai 3,01 persen. Inflasi bulanan tercatat 0,40 persen, sedangkan secara tahun berjalan sebesar 1,80 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi salah satu sumber tekanan terbesar dengan andil 1,54 persen terhadap inflasi tahunan. Daging ayam ras dan beras menjadi sejumlah komoditas strategis yang mendapat perhatian karena perubahan harganya dapat langsung memengaruhi pengeluaran masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, menjaga harga tidak hanya dilakukan melalui intervensi ketika terjadi kenaikan. Ketersediaan komoditas sejak dari sisi produksi hingga distribusi menjadi bagian penting agar gejolak harga dapat ditekan.
Kota Cirebon sendiri telah menjalankan sejumlah langkah melalui kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Salah satunya melalui MOL PANGLING atau Mobil Pangan Keliling yang diluncurkan pada Juni 2026. Program tersebut mendekatkan akses kebutuhan pokok kepada masyarakat di kawasan permukiman, dengan operasional antara lain di kawasan Pasar Tumaritis, Karyamulya, minimal satu kali dalam sepekan.
Beras SPHP, gula, minyak goreng, dan telur menjadi sejumlah komoditas yang disediakan melalui program tersebut dengan harga yang lebih terjangkau. Intervensi ini juga berjalan bersama Gerakan Pangan Murah (GPM) lintas wilayah dan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI).
Edo mengatakan pengendalian inflasi pada akhirnya harus diukur dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan semata-mata dari pencapaian angka inflasi.
“Bagi kami, pengendalian inflasi bukan sekadar mengejar angka atau memenuhi target administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan kualitas hidupnya ketika terjadi perubahan harga,” ujar Edo.
Kerja sama regional juga menjadi semakin penting menghadapi potensi gangguan distribusi logistik pada Semester II 2026. Kewaspadaan perlu ditingkatkan menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), ketika permintaan masyarakat terhadap sejumlah komoditas biasanya meningkat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan, HLM TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning menjadi ruang untuk menyatukan kebijakan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menghadapi persoalan ekonomi yang saling berkaitan antarwilayah.
“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi kebijakan di wilayah Ciayumajakuning. Tantangan stabilitas harga, ketahanan pangan, dan transformasi digital tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja, sehingga membutuhkan sinergi dan langkah yang terintegrasi,” ujar Ayu.
Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen kepala daerah se-Ciayumajakuning untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas digitalisasi daerah. Komitmen itu mencakup penguatan produksi komoditas strategis, peningkatan kerja sama antarwilayah, optimalisasi KAD, serta langkah mitigasi terhadap risiko yang dapat memengaruhi ketersediaan pangan.
Penguatan sisi hulu turut mendapat perhatian melalui penyerahan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani di wilayah Ciayumajakuning. Bantuan tersebut diharapkan mendukung peningkatan produktivitas dan kapasitas petani sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan pangan secara berkelanjutan.
“Penguatan ketahanan pangan harus dimulai dari sisi produksi dan terus dikawal hingga distribusinya. Dukungan kepada kelompok tani menjadi bagian penting agar ketersediaan pasokan dapat terjaga secara berkelanjutan,” lanjutnya.
Cirebon sebelumnya juga mendapat apresiasi dalam pengendalian inflasi dengan meraih penghargaan Terbaik Pertama Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa-Bali dari Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan 2026.
Meski capaian tersebut menjadi apresiasi atas kerja bersama, pemerintah daerah tetap perlu memperkuat koordinasi karena tantangan inflasi dapat berubah mengikuti kondisi produksi, distribusi, dan permintaan masyarakat.
Pengendalian harga di Ciayumajakuning dengan demikian tidak hanya bertumpu pada operasi pasar atau intervensi harga. Penguatan produksi petani, kelancaran distribusi, kerja sama antardaerah, dan pemanfaatan jaringan pasokan regional menjadi bagian yang saling berkaitan dalam menjaga ketahanan pangan kawasan.*