 |
Pemkot Cirebon bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting TPID dan TP2DD untuk memperkuat pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi transaksi daerah di Aula KPw BI Cirebon, Selasa, 19 Mei 2026./Ist |
CN - Pertumbuhan transaksi digital di wilayah Ciayumajakuning terus menunjukkan tren positif sepanjang awal 2026. Penggunaan QRIS selama Januari hingga Maret tercatat mencapai 64,82 juta transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp5,63 triliun. Dari total tersebut, Kota Cirebon menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi mencapai 50,63 persen.
Data tersebut disampaikan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Cirebon yang berlangsung di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon, Selasa, 19 Mei 2026.
Di tengah peningkatan transaksi digital, kondisi inflasi Kota Cirebon juga masih berada dalam kondisi terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kota Cirebon mengalami deflasi sebesar 0,06 persen secara bulanan pada April 2026. Sementara inflasi tahunan tercatat 2,75 persen dan inflasi kalender berada di angka 0,97 persen.
Kepala KPw Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan kondisi ekonomi masyarakat sejauh ini masih menunjukkan optimisme. Hal itu terlihat dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) April 2026 yang berada di level 113,0 atau masih di atas angka optimistis.
Menurut Wihujeng, sejumlah komoditas pangan strategis tetap perlu menjadi perhatian karena memberi kontribusi cukup besar terhadap laju inflasi daerah. Komoditas tersebut di antaranya beras, bawang merah, cabai merah, telur, dan daging ayam ras.
“Secara umum inflasi Kota Cirebon masih berada dalam rentang target. Namun demikian, komoditas pangan strategis seperti beras, daging ayam ras, telur, bawang merah, dan cabai merah tetap perlu menjadi perhatian utama karena kontribusinya terhadap inflasi cukup besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi deflasi pada April dipengaruhi oleh mulai normalnya konsumsi masyarakat setelah Idulfitri serta terjaganya pasokan pangan selama musim panen berlangsung.
“Inflasi Mei diprakirakan lebih rendah dengan dorongan deflasi pada komoditas pangan seperti telur, daging ayam ras, dan minyak goreng,” kata Wihujeng.
Sementara itu, Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dibahas bersama dalam forum HLM TPID dan TP2DD.
Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, yang hadir mewakili Wali Kota Cirebon Effendi Edo, menilai forum tersebut bukan sekadar agenda rutin tahunan. Menurutnya, pertemuan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Momentum ini sangat strategis, bukan hanya sebagai refleksi bersama para pimpinan, tetapi juga sebagai ruang membangun sinergi, kolaborasi, dan konsolidasi. Pengendalian inflasi bukan hanya tugas tim, melainkan tanggung jawab bersama lintas sektor untuk memperkuat kinerja secara terukur,” tutur Iing.
Ia juga menegaskan, setiap pihak memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi Kota Cirebon di tengah tantangan global yang terus berkembang.
“Setiap pihak memiliki peran strategis. Siapa berbuat apa dan berkontribusi terhadap apa, itu menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Kota Cirebon yang strategis harus mampu menjaga kemandirian di tengah dinamika global,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, TPID Kota Cirebon memaparkan sejumlah program unggulan tahun 2026. Salah satunya program Mang Pangling atau Mobil Pangan Keliling yang mendistribusikan bahan pangan langsung ke tingkat RW dan kelurahan sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena Kota Cirebon bukan daerah produsen pangan, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) masih terus dilakukan untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap aman.
Selain itu, TPID Kota Cirebon juga menjalankan berbagai langkah pengendalian harga seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar bersubsidi, pemantauan harga dan stok bahan pokok, hingga penguatan UMKM melalui Mall UKM.
Program Warung Peduli Inflasi (WADULI) turut menjadi fokus pembenahan pemerintah daerah agar pelaksanaannya lebih konsisten, menarik, dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas.*(Jr)