OJK bersama Pemkab Majalengka berkomitmen mengembangkan desa Ekosistem Keuangan Inklusif Situ Cipanten./Ist
CN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon terus memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mendorong pemerataan ekonomi melalui pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI). Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat yang digelar di kawasan wisata Situ Cipanten, Kabupaten Majalengka.
Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya tahap inkubasi Desa EKI di kawasan Situ Cipanten, setelah sebelumnya melalui fase pra-inkubasi pada 2025. Pada tahap ini, OJK bersama para pemangku kepentingan berfokus pada penguatan literasi keuangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib menyampaikan, penguatan Desa EKI di Desa Gunung Kuning merupakan langkah lanjutan untuk memastikan program tidak berhenti pada tahap pencanangan semata.
“Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen OJK, agar program Desa EKI terus berlanjut dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kami ingin masyarakat tidak hanya memahami keuangan, tetapi juga memiliki akses yang memadai untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Menurutnya, kawasan wisata Situ Cipanten memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata. Aktivitas ekonomi yang berkembang di kawasan tersebut, mulai dari pelaku UMKM hingga pengelola wisata, membutuhkan dukungan literasi dan akses keuangan yang kuat.
Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Majalengka, Eman Suherman, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Majalengka Rachmat Kartono, serta sejumlah pemangku kepentingan daerah. Selain itu, kolaborasi juga melibatkan Bank bjb, PT Perumda BPR Majalengka, dan Rumah BUMN PLN Cirebon.
Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengapresiasi langkah OJK dalam mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan di wilayahnya.
“Pemerintah Kabupaten Majalengka sangat mendukung program OJK dalam penguatan literasi dan inklusi keuangan melalui Desa EKI. Program ini sejalan dengan upaya kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal seperti kawasan wisata Situ Cipanten,” katanya.
Ia menekankan, sinergi antara pemerintah daerah, OJK dan industri jasa keuangan menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Majalengka, Rachmat Kartono, menilai penguatan Desa EKI menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata.
“Penguatan literasi dan akses keuangan bagi pelaku usaha wisata sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing destinasi. Dengan dukungan program Desa EKI, kami optimistis Situ Cipanten bisa berkembang menjadi pusat ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Dalam implementasinya, program Desa EKI mengusung pendekatan terintegrasi, mulai dari edukasi literasi keuangan, peningkatan pemahaman terhadap layanan keuangan yang legal, hingga fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Kolaborasi dengan lembaga keuangan seperti Bank bjb dan BPR Majalengka berperan dalam menyediakan akses produk tabungan dan pembiayaan, sementara Rumah BUMN PLN Cirebon mendukung peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pendampingan usaha.
Program ini jga menjadi bagian dari implementasi TPAKD Kabupaten Majalengka tahun 2026, yang bertujuan memperluas akses keuangan dan mendorong pemerataan ekonomi di daerah.
Melalui pendekatan berbasis potensi lokal dan sinergi lintas sektor, penguatan Desa EKI di Situ Cipanten diharapkan tidak hanya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi desa secara berkelanjutan.
Ke depan, program ini bahkan berpotensi menjadi model pengembangan Desa EKI berbasis wisata yang dapat diusulkan dalam ajang TPAKD Award, sebagai bentuk apresiasi atas inovasi daerah dalam memperluas akses keuangan.
OJK pun berkomitment untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak peningkatan literasi dan inklusi keuangan demi mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas.*