 |
Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon meninjau tanggul yang ambles di Desa Beringin, Kecamatan Pangenan |
CN – Komisi III DPRD Kabupaten
Cirebon mendesak pemerintah pusat segera melakukan perbaikan permanen pada
tanggul yang tergerus air di kawasan Cimanis
yang sejak 2021 hingga kini belum terselesaikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun
komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mendesak pemerintah pusat melalui Balai Besar
Wilayah Sungai (BBWS) untuk segera melakukan perbaikan permanen pada tanggul
yang ambles sejak 2011 di kawasan Cipanis, tepatnya di Desa Beringin, Kecamatan
Pangenan
“Kerusakan tersebut tidak hanya
memicu banjir berulang, tetapi juga mengganggu aktivitas pertanian dan akses
transportasi masyarakat. Kami meminta perbaikan permanen,” tutur Sekretaris
Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, Senin, 8 Juni 2026.
Dijelaskan Lukman, sungai menjadi
kewenangan BBWS, sehingga merekalah yang harus memperbaiki kerusakan tanggul yang
telah terjadi sejak 2021. Penanganan yang dilakukan saat ini hanya berupa
perbaikan-perbaikan yang sifatnya sementara.
Selanjutnya untuk mempercepat
penyelesaian, DPRD Kabupaten Cirebon akan mengagendakan pertemuan bersama
pemerintah desa, kecamatan, dan BBWS. Selain itu, DPRD juga berencana mendorong
aspirasi tersebut melalui Komisi V DPR RI yang menjadi mitra kerja BBWS. "Kami
akan coba mendorong lewat Komisi V DPR RI agar cepat terealisasi dan segera
diselesaikan," katanya.
Lukman menegaskan, penanganan
yang dibutuhkan bukan lagi perbaikan sementara, melainkan pembangunan permanen.
Pasalnya, kerusakan yang awalnya hanya berupa tanggul jebol kini telah
menyebabkan saluran irigasi terputus hingga merusak badan jalan.
"Yang awalnya hanya jebolnya
tanggul, kemudian saluran, akhirnya saluran juga sudah terputus, bahkan
jalannya juga sudah terputus," tuturnya.
Dampak kerusakan tersebut, lanjut
Lukman, dirasakan oleh sektor pertanian yang luasnya mencapai sekitar 350
hektare. Lahan pertanian hortikultura, palawija, dan komoditas lainnya
mengalami kerugian berulang selama hampir lima tahun terakhir.
Terkait rencana penanganan
permanen, ia menyebut hasil komunikasi dengan BBWS mengarah pada pengembalian
fungsi saluran irigasi. Namun, beberapa opsi teknis lainnya masih memerlukan
kajian lebih mendalam. "Kalau dari perencanaan permanen pasti ada
pengembalian saluran, khususnya irigasi. Apakah perlu penanganan tembok khusus
atau sodetan, itu masih perlu kajian lebih rinci lagi," katanya.
Ia juga menyoroti alasan
keterbatasan anggaran yang selama ini menjadi kendala. Menurutnya, alasan
tersebut tidak sepenuhnya relevan karena kerusakan telah terjadi jauh sebelum
kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan. "Kalau bicara anggaran, kita
tidak bicara hari ini saja. Kejadiannya sejak 2021. Harusnya bisa dilaksanakan
jauh-jauh hari pada tahun-tahun sebelumnya," ujar Lukman. .
Dalam waktu dekat, BBWS disebut
telah melakukan penanganan sementara dengan alat berat untuk membentuk kembali
tanggul yang jebol. Namun langkah tersebut dinilai belum menyelesaikan akar
persoalan.
"Itu hanya pembentukan
tanggul kembali dan sifatnya sementara. Dari tahun 2021, 2023, sudah beberapa
kali dilakukan, tetapi kejadiannya berulang lagi. Karena itu kami mendorong
minimal tahun ini, atau paling lambat tahun depan, sudah ada perbaikan permanen,"
tegas Lukman.
Sementara itu, Camat Pangenan,
Baihaqi, mengatakan pembahasan penanganan tanggul jebol dilakukan sebagai
tindak lanjut pascabanjir yang terjadi pada 19 Mei lalu.
"Agenda ini menindaklanjuti
kejadian banjir tanggal 19 Mei kemarin. Dampaknya sampai menjadi berita
nasional karena jalur Pantura sempat lumpuh," katanya.
Menurut Baihaqi, selain Desa
Beringin banjir tersebut merendam tiga desa, yakni Desa Bendungan, Desa
Rawaurip, dan Desa Pangenan, dengan genangan yang bertahan hingga sekitar 24
jam.
Ia menjelaskan, persoalan tanggul
jebol bukan kejadian baru karena telah berlangsung sejak 2021. Namun,
penanganan yang dilakukan selama ini belum maksimal.
"Kalau melihat historis dan
kronologisnya, kejadian ini dari tahun 2021. Cuma memang penanganannya masih
belum maksimal dan itu pun dibenarkan oleh pihak BBWS," ujarnya.
Kuwu Desa Beringin, Agung
Gunawan, mengapresiasi kunjungan DPRD Kabupaten Cirebon dan BBWS ke lokasi
terdampak. Ia berharap kunjungan tersebut dapat mempercepat realisasi
penanganan permanen.
"Pemerintah desa dan
masyarakat sangat mengapresiasi kunjungan DPRD Kabupaten Cirebon dan BBWS. Kami
berharap DPRD terus mendorong agar segera ada tindakan, khususnya di Tanggul
Simanis yang dampaknya dirasakan masyarakat Desa Beringin dan wilayah Kecamatan
Pangenan," ujarnya.
Agung menyebut banjir yang
terjadi pada 19 Mei lalu mengakibatkan sekitar 50 hektare lahan pertanian di
Desa Beringin terendam. Sementara di wilayah desa lainnya, genangan berlangsung
hingga tiga sampai empat hari.
"Untuk persawahan di Desa
Beringin sekitar 50 hektare hampir terendam. Informasinya di tiga desa genangan
berlangsung sampai tiga sampai empat hari. Jalan Pantura juga pada hari pertama
sempat terputus," pungkasnya. (Din)