 |
| Pengukuhan pengurus Kadin Kota Cirebon Masa Bakti 2025–2030 di Balai Kota Cirebon, Rabu, 20 Mei 2026./ist |
CN - Penguatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi sorotan dalam Pengukuhan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cirebon Masa Bakti 2025–2030 yang berlangsung di Balai Kota Cirebon, Rabu, 20 Mei 2026.
Acara tersebut dihadiri Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Barat Almer Faiq Rusydi, jajaran pengurus Kadin, hingga para pelaku usaha dari berbagai sektor.
Dalam sambutannya, Edo menilai kepengurusan baru Kadin Kota Cirebon memiliki peran penting dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pengukuhan ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi momentum memperkuat komitmen bersama untuk mendorong ekonomi Kota Cirebon agar terus tumbuh secara berkelanjutan.
“Semoga pengukuhan ini menjadi penguat komitmen kita bersama untuk terus menggerakkan ekonomi Kota Cirebon secara berkelanjutan,” ujar Edo.
Ia menyoroti posisi strategis Kota Cirebon sebagai kota niaga di jalur Pantura sekaligus bagian dari kawasan Metropolitan Rebana. Potensi perdagangan, jasa, akomodasi, hingga sektor makanan dan minuman disebut masih menjadi kekuatan utama ekonomi daerah yang perlu terus dikembangkan.
Meski begitu, Edo mengingatkan pertumbuhan ekonomi harus dapat dirasakan lebih luas, termasuk oleh pelaku usaha kecil dan masyarakat umum. Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin perkembangan ekonomi hanya dinikmati kelompok usaha besar semata.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat UMKM, dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat lokal. Dalam konteks itu, Kadin dinilai memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kepentingan dunia usaha dengan kebijakan pemerintah.
“Tantangan kita adalah memastikan pertumbuhan ini benar-benar inklusif, dirasakan hingga ke pelaku UMKM dan mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal. Di sinilah peran Kadin menjadi sangat vital sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan dinamika dunia usaha,” tegasnya.
Pemkot Cirebon, lanjut Edo, juga terus berupaya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Upaya itu dilakukan melalui penyederhanaan perizinan berbasis risiko, kepastian hukum, hingga pembangunan infrastruktur pendukung investasi.
Transformasi digital pun disebut menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari oleh pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta mampu beradaptasi dengan perubahan pola ekonomi dan teknologi yang berkembang cepat.
Pihaknya turut menaruh harapan kepada kepengurusan baru Kadin Kota Cirebon di bawah kepemimpinan Eti Herawati. Ia berharap program kerja yang disusun nantinya benar-benar mampu memberi dampak langsung terhadap penguatan ekonomi daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan, sektor perdagangan dan jasa memberikan kontribusi sebesar 27,31 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cirebon. Sementara jumlah pelaku usaha di Kota Cirebon mencapai sekitar 5.353 unit.
Menurut Edo, potensi tersebut harus diubah menjadi kekuatan ekonomi yang lebih kompetitif melalui peningkatan kualitas UMKM, penguatan basis data usaha, hingga pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif.
Di akhir sambutannya, Edo kembali menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pembangunan daerah. Ia menilai pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama. Mari kita wujudkan Cirebon sebagai kota niaga yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Kota Cirebon, Eti Herawati, memastikan pihaknya siap memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk wilayah Ciayumajakuning dan Kadin Provinsi Jawa Barat.
Eti mengatakan dukungan dari pemerintah daerah, sektor perbankan, hingga Bank Indonesia menjadi modal penting untuk mempercepat penguatan ekonomi daerah dan dunia usaha lokal.
“Kami sepakat bahwa Kadin harus hadir sebagai motor penggerak kolaborasi. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan institusi seperti perbankan serta Bank Indonesia, menjadi energi besar bagi kami untuk bergerak lebih cepat,” katanya.
Ia menambahkan, pemberdayaan pengusaha muda dan penguatan UMKM akan menjadi salah satu fokus utama kepengurusan mendatang. Berbagai forum strategis juga akan dimanfaatkan untuk menyusun program kerja yang lebih adaptif sesuai kebutuhan pelaku usaha.
“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di tingkat nasional maupun global,” pungkasnya.*(Jr)