CN - Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditandai dengan rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Balai Kota Cirebon, Rabu (15/4/2026).
Rapat yang dihadiri Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, bersama sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan dilakukan untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran di lapangan.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menegaskan, program MBG bukan sekadar pembagian makanan, melainkan bagian dari investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia.
“Program ini bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Kota Cirebon,” ujarnya.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek fisik atau ekonomi, melainkan juga dari kualitas kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, intervensi gizi menjadi salah satu kunci dalam membentuk generasi yang sehat dan berdaya saing.
Pemkot Cirebon juga memfokuskan program ini pada kelompok prioritas 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Kelompok tersebut dinilai paling rentan terhadap persoalan gizi, termasuk stunting yang hingga kini masih menjadi tantangan.
Selain itu, distribusi makanan bergizi juga harus memperhatikan kedekatan lokasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjaga kualitas makanan tetap layak konsumsi.
“Distribusi yang dekat akan memudahkan pengawasan dan memastikan kualitas layanan tetap terjaga,” tambahnya.
Dengan penguatan program MBG ini, Pemkot Cirebon berharap mampu mempercepat penurunan angka stunting serta menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
“Keberhasilan program ini bergantung pada kesungguhan kita semua. Mari kita pastikan program ini benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tutup Wakil Wali Kota.
Dari sisi teknis, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, menjelaskan, penyaluran makanan dilakukan secara rutin setiap hari Senin hingga Sabtu.
Untuk memastikan program berjalan optimal, pihaknya melibatkan 771 personel Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di lima kecamatan di Kota Cirebon.
“Kita harapkan ini bisa menunjang percepatan pencegahan stunting di Kota Cirebon dengan memprioritaskan ibu hamil KEK dari keluarga berisiko stunting, dan balita yang stunting,” ujarnya.
Ia juga berharap program ini mampu menekan angka stunting baru sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Cirebon, Yoga Adijaya, menyebutkan saat ini terdapat 43 SPPG yang tersebar di lima kecamatan.
Namun, baru 19 unit yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sementara sisanya masih dalam proses pemenuhan standar.
“Saat ini, ada 19 SPPG yang sudah memiliki SLHS dan 24 lainnya masih dalam proses,” jelasnya.
Selain sertifikasi, pemerintah juga terus memperkuat fasilitas pendukung seperti sistem pengolahan limbah dan perlengkapan keamanan pangan guna memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
Pemutakhiran data penerima manfaat juga menjadi perhatian penting, mengingat akurasi data sangat menentukan keberhasilan program di lapangan. Koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan terus dilakukan secara intensif.*(Jr)