CN – Keberhasilan pembangunan sebuah kota sejatinya tidak
hanya tercermin dari megahnya infrastruktur fisik yang menjulang. Lebih dari
itu, indikator kemajuan juga dilihat dari
sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan rasa keadilan dan keberpihakan
bagi seluruh lapisan warga tanpa terkecuali. Prinsip inilah yang terus dijaga
oleh Pemerintah Kota Cirebon guna memastikan setiap elemen masyarakat, termasuk
penyandang disabilitas, mendapatkan hak dan kesempatan yang setara untuk
bertumbuh.
Komitmen tersebut ditegaskan kembali oleh Wakil Wali Kota
Cirebon, Siti Farida Rosmawati, saat menerima kunjungan silaturahmi dari
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Cirebon di Balai Kota,
Selasa, 31 Maret 2026. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota mengaku sangat
terinspirasi oleh semangat juang dan talenta luar biasa yang dimiliki oleh para
anggota PPDI.
"Alhamdulillahirabbilalamin, hari ini saya bersama Dinas
Sosial berkesempatan menjamu tamu istimewa dari PPDI Kota Cirebon. Melihat
semangat mereka, saya pribadi merasa sangat terinspirasi. Ada yang mahir
menjahit, memasak, membuat kue, hingga menguasai dunia media sosial. Kelebihan
yang Allah titipkan kepada mereka ini luar biasa," ujar Farida.
Selanjutnya Farida menekankan bahwa setiap warga memiliki
peran penting dalam roda pembangunan kota. Baginya, keterbatasan bukanlah
penghalang bagi seseorang untuk memberikan manfaat bagi sesama.
"Hidup adalah anugerah yang harus disyukuri. Tugas kami
di pemerintahan adalah memastikan anugerah berupa talenta-talenta tersebut
dapat tersalurkan dengan baik agar mereka bisa berdaya secara mandiri,"
tambahnya.
Menanggapi aspirasi dari PPDI, Farida juga menyoroti
pentingnya wadah khusus untuk pemberdayaan ekonomi. Menurutnya, para penyandang
disabilitas membutuhkan fasilitasi satu kawasan atau pusat kegiatan di mana
mereka bisa memproduksi sekaligus memasarkan hasil karyanya. Hal ini dipandang
krusial agar kemandirian ekonomi keluarga dapat terwujud secara berkelanjutan.
"Harapannya kita bisa mewujudkan satu wadah pemberdayaan
ekonomi mandiri. Kami akan segera mendorong kolaborasi lintas sektor dan
berdiskusi lebih detail dengan dinas-dinas terkait. Intinya, dalam bidang apa
pun, pemerintah harus hadir untuk mereka," tegas Farida.
Farida juga menyampaikan apresiasi kepada tim Dinas Sosial
Kota Cirebon yang telah bekerja keras mendampingi masyarakat dari berbagai
latar belakang. Ia menyadari bahwa menciptakan kota yang ramah disabilitas
adalah sebuah proses panjang yang membutuhkan perbaikan berkelanjutan, mulai
dari aksesibilitas pelayanan publik hingga sarana prasarana kota yang lebih
inklusif. "Kami sadar masih banyak kekurangan, namun komitmen kami tidak
akan surut. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Ruang komunikasi ini akan selalu
terbuka seluas-luasnya agar setiap kebijakan yang kami ambil benar-benar
menjadi solusi yang nyata bagi rekan-rekan disabilitas," tuturnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Dinsos Kota Cirebon, Hermawan, menyatakan siap menindaklanjuti instruksi Wakil
Wali Kota dengan langkah konkret di lapangan. Fokus utama Dinsos saat ini
adalah melakukan sinkronisasi data agar bantuan sosial dan program pemberdayaan
tepat sasaran bagi anggota PPDI maupun penyandang disabilitas lainnya di Kota
Cirebon.
"Ibu Wakil telah memerintahkan kami untuk melakukan
inventarisir menyeluruh. Kami akan memverifikasi dan memvalidasi data
teman-teman disabilitas untuk melihat apakah mereka masuk dalam desil yang
berhak mendapatkan bantuan sosial, baik itu BPNT maupun PKH komponen disabilitas,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelas Hermawan.
Selain masalah ekonomi, pemenuhan hak kesehatan juga menjadi
prioritas. Hermawan menjelaskan bahwa masih ada penyandang disabilitas yang
belum tercover oleh jaminan kesehatan, padahal kebutuhan mereka akan kontrol
medis dan obat-obatan sering kali lebih tinggi.
"Dinsos akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk
memastikan kepesertaan mereka dalam program PBI, baik melalui APBN maupun
APBD," pungkasnya. (Kir)