OJK Cirebon: Sektor Keuangan Ciayumajakuning Stabil di Awal 2026

 

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib (dua kiri) menyampaikan kinerja sektor jasa keuangan Ciayumajakuning Triwulan I 2026.


CN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon memastikan kondisi sektor jasa keuangan di wilayah Ciayumajakuning tetap stabil sepanjang Triwulan I 2026. Stabilitas ini ditopang oleh pertumbuhan kredit, peningkatan aset perbankan, serta melonjaknya jumlah investor pasar modal, di tengah upaya memperluas literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan terus meningkat. 

“Stabilitas sektor jasa keuangan di Ciayumajakuning tetap terjaga, tercermin dari pertumbuhan kredit, peningkatan aset, hingga semakin luasnya akses layanan keuangan bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa, 28 April 2026.

Dari sektor perbankan, kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menunjukkan tren positif. Hingga Maret 2026, penyaluran kredit mencapai Rp2,16 triliun atau tumbuh 5,31 persen secara tahunan. Di sisi lain, rasio kredit bermasalah (NPL) justru menurun, menandakan kualitas pembiayaan semakin baik. Aset BPR tercatat Rp2,96 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp2,24 triliun.

Kinerja bank umum juga mengalami peningkatan. Penyaluran kredit mencapai Rp48,19 triliun, dengan pertumbuhan signifikan secara tahun berjalan. Kredit konsumsi masih mendominasi, namun kredit investasi mulai menunjukkan peningkatan. Pada perbankan syariah, pembiayaan tumbuh menjadi Rp7,78 triliun dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) tetap terjaga di level 2,82 persen.

Selain perbankan, sektor pasar modal juga menunjukkan perkembangan pesat. Jumlah investor di wilayah Ciayumajakuning mencapai 567,6 ribu atau naik hampir 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai transaksi saham pun meningkat signifikan menjadi Rp2,57 triliun.

Agus menilai peningkatan ini tidak lepas dari upaya edukasi yang terus dilakukan OJK bersama berbagai pihak.

“Kami terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan melalui edukasi, pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif, serta peningkatan layanan perlindungan konsumen agar masyarakat semakin bijak dalam menggunakan layanan keuangan,” katanya.

Sepanjang Triwulan I 2026, OJK Cirebon mencatat 901 layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat. Mayoritas berasal dari sektor fintech lending dan perbankan, dengan isu dominan terkait SLIK, penipuan keuangan, dan penyalahgunaan data.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, OJK telah menggelar 59 kegiatan edukasi keuangan dengan total lebih dari 7.300 peserta di lima daerah wilayah Ciayumajakuning. Program ini melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga komunitas masyarakat.

Salah satu program unggulan yang terus diperkuat adalah Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI). Tahun ini, OJK Cirebon menetapkan lima lokasi pengembangan, termasuk kawasan wisata Situ Cipanten di Majalengka dan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Cirebon.

“Melalui Desa EKI, kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya memahami produk keuangan, tetapi juga memiliki akses yang mudah terhadap layanan pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” jelas Agus.

Ke depan, OJK Cirebon menegaskan akan terus mengakselerasi program literasi dan inklusi keuangan melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.*