 |
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono |
CN – Wakil Ketua DPRD
Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan bahwa penanaman kelapa sawit tidak hanya
terjadi di Kabupaten Cirebon, tetapi juga mulai meluas ke sejumlah daerah lain
di Jawa Barat.
Hal itu disampaikannya usai mengunjungi kebun kelapa sawit di
Desa Cigombang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Senin, 5 Januari
2026. Ono mengungkapkan bahwa kebun sawit yang baru ditanam di Cirebon
tersebut berada di lahan milik masyarakat dengan skema kemitraan perusahaan
yang sama dengan daerah lain.
"Baru ditanam 400 batang di lahan seluas 2 hektare
setengah milik masyarakat. Ternyata dengan kemitraan perusahaan yang sama,
mereka juga sedang membuka di Kuningan, di Ciamis, di Garut," ungkap Ono.
Menurutnya, praktik serupa sebenarnya sudah lama berlangsung
di beberapa wilayah Jawa Barat. Bahkan, ada kebun sawit yang telah berjalan
bertahun-tahun tanpa pengawasan ketat. "Ada yang sudah ditanam sekian
lama, beberapa tahun yang lalu, ya ada di Subang, ada di Sukabumi, ada di
Bogor," kata Ono.
Ono menegaskan, keberadaan kelapa sawit di Jawa Barat bertentangan dengan kebijakan pemerintah
provinsi. Ia menilai surat edaran Gubernur Jawa Barat sudah sangat tegas
melarang penanaman sawit dan memerintahkan alih fungsi tanaman. "Nah
sehingga dengan surat edaran tersebut, sangat jelas, pelarangannya sangat
jelas, dan setiap tanaman sawit harus dialih," tegasnya.
Ia menambahkan, alih fungsi tersebut bukan sekadar mengganti
tanaman, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah Jawa Barat
yang tidak cocok untuk komoditas sawit.
Komoditas pengganti, kata Ono, harus dirancang secara
terencana agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Menurutnya,
kasus sawit ini menjadi pintu masuk untuk membenahi tata kelola perkebunan
secara menyeluruh. "Diganti dengan komoditas yang sesuai karakteristik Jawa Barat. Sehingga tentunya
ini menjadi pintu masuk nih. Untuk bicara terkait dengan roadmap bagaimana
rencana tata ruang perkebunan di Jawa Barat,” tutur Ono.
Selain sektor perkebunan, Ono juga menyinggung persoalan
kehutanan dan maraknya alih fungsi lahan sawah yang berubah menjadi kawasan
perumahan. "Terus kehutanan juga termasuk, termasuk terkait dengan
penataan kawasan sawah yang beralih fungsi, yang banyak beralih fungsi menjadi
perumahan," katanya.
Ia pun optimistis ke depan akan ada langkah konkret dari pemerintah provinsi bersama DPRD Jawa Barat untuk memperbaiki kebijakan tata ruang. "Nah sehingga ke depan saya yakin Gubernur dengan DPRD akan merevisi terkait dengan RTRW Jawa Barat," tutur Ono. (Din)