Bawaslu Kota Cirebon jalin kerjasama dengan perguruan tinggi |
CN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon memperluas
jangkauan kemitraan strategis untuk penguatan demokrasi di Kota Cirebon.
Langkah terbaru yang dilakukan
Bawaslu Kota Cirebon yaitu melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau
memorandum of understanding (MoU) dengan dua perguruan tinggi di Cirebon, yakni
Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) dan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada
Senin dan Selasa, 23 dan 24 Februari 2026.
“Alhamdulillah kami telah
membangun kerjasama dengan UGJ dan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Tentu dalam
rangka memperkuat kerja-kerja kelembagaan di masa nontahapan ini,” ungkap Ketua
Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah dalam keterangannya, Kamis, 26
Februari 2026.
Devi menambahkan, penandatanganan
MoU itu juga sekaligus upaya untuk memperluas jaringan pengawasan partisipatif
yang terus dibangun oleh Bawaslu Kota Cirebon. Tidak hanya di masa tahapan
Pemilu maupun Pilkada, tetapi juga di masa nontahapan.
“Karena di masa nontahapan juga
kerja-kerja kelembagaan terus kita lakukan dangan optimal. Seperti, pengawasan
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pemutakhiran data parpol, sampai
pendidikan politik dan demokrasi di tengah masyarakat,” tuturnya.
Hal senada disampaikan
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu
Kota Cirebon, Nurul Fajri. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi
merupakan instrument penting bagi upaya penguatan demokrasi lokal di masa tidak
ada tahapan Pemilu maupun Pilkada.
“Kerjasama dengan perguruan
tinggi ini mencakup pelibatan kegiatan pengawasan partisipatif, penelitian
akademik tentang kepemiluan dan demokrasi, pendidikan demokrasi, informasi
mengenai kepemiluan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kerja-kerja
Bawaslu secara kelembagaan,” kata Fajri.
Bahkan, Bawaslu Kota Cirebon juga
mendorong agar di lingkungan perguruan tinggi juga dapat menyediakan fasilitas
khusus untuk edukasi tentang demokrasi. Selain riset ilmiah yang relevan dengan
perkembangan zaman dan berdampak bagi kemajuan demokrasi di Kota Cirebon maupun
bagi bangsa Indonesia.
“Misalnya di kampus itu ada pojok
demokrasi atau apapun istilahnya. Tapi yang jelas ada tempat khusus untuk
tersedianya informasi yang cukup tentang demokrasi dan kepemiluan. Tentu selain
juga riset-riset ilmiah yang insya Allah kita bisa saling menguatkan,” kata
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu
Kota Cirebon, M Joharudin.
Sambutan Positif Perguruan Tinggi
Sementara itu, kedua perguruan
tinggi tersebut mengapresiasi langkah kolaboratif yang dibangun oleh Bawaslu
Kota Cirebon. Mereka menyambut baik dan siap menjalankan program-program
kolaboratif dalam rangka penguatan demokrasi. “Kami sangat menyambut baik dan apresiasi atas kerjasama ini.
Tentu harapannya untuk meningkatkan pengamalan tri dharma perguruan tinggi,”
kata Rektor UGJ Cirebon, Achmad Faqih.
Terpisah, Ketua Senat UIN Siber Syekh
Nurjati Cirebon, Dedi Djubaedi menilai kerjasama ini dapat diaktualisasikan
dengan beragam cara. Diantaranya yaitu edukasi demokrasi kepada masyarakat,
terutama generasi muda. “Kita menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam
penguatan demorkasi. Seperti distraksi informasi, fenomena FOMO di kalangan
anak muda, hingga pengaruh media sosial. Oleh karenanya, kerjasama ini harus
diimplementasikan dengan sebaik mungkin untuk menjaga kualitas demokrasi,”
katanya. (Nuh)