 |
Walikota Cirebon, Effendi Edo |
CN – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan bahwa skema Kerja
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bukan sekadar alternatif pendanaan,
melainkan instrumen vital untuk percepatan pembangunan daerah. Melalui skema
ini, risiko pembangunan dapat dibagi secara proporsional antara pemerintah dan
swasta, meningkatkan efisiensi pembiayaan, serta menjamin kualitas layanan
publik yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Hal tersebut menjadi pembahasan penting dalam kegiatan
Capacity Building KPBU untuk penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) yang
digelar di aula Bappelitbangda Kota Cirebon, Kamis, 19 Februari 2026. Forum ini
menjadi langkah konkret Pemkot Cirebon dalam membedah potensi kolaborasi
investasi untuk menerangi setiap sudut kota tanpa harus terbebani oleh
keterbatasan APBD secara langsung.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menekankan bahwa di tengah
keterbatasan fiskal daerah, pemerintah tidak boleh terjebak dalam pola pikir
konvensional yang berujung pada stagnasi. Ia menginstruksikan seluruh jajaran
agar serius dan memiliki target yang jelas dalam mengimplementasikan skema ini.
Apalagi, rencana ini diperkuat dengan studi banding yang telah dilakukan ke
daerah lain yang sukses menerapkan hal serupa, seperti Kabupaten Madiun.
"Sistem KPBU ini harus segera kita wujudkan. Kita tidak
boleh setengah-setengah. Dengan skema ini, volume PJU yang bisa kita pasang
akan jauh lebih banyak dibandingkan hanya mengandalkan anggaran rutin. Saya
minta seluruh pihak mendengarkan dengan seksama dalam kegiatan ini agar
terwujud dengan baik,” ujar Wali Kota dalam arahannya.
Mengingat kegiatan ini bertepatan dengan momen awal Ramadan,
Wali Kota juga mengajak jajarannya untuk memaknai langkah strategis ini sebagai
bagian dari ibadah dan amanah kepada rakyat. Menurutnya, visi besar untuk
menghadirkan kesejahteraan merata dan tata kota yang modern hanya bisa tercapai
jika eksekutif dan legislatif berjalan beriringan dalam mendukung kebijakan
yang inovatif.
"Keberhasilan KPBU sangat ditentukan oleh keselarasan
antara eksekutif dan legislatif. Dukungan kebijakan dan pengawasan yang
konstruktif dari DPRD akan menjadi fondasi kokoh. Kita ingin menarik mitra
badan usaha yang kredibel, maka proyek yang kita tawarkan pun harus credible,
feasible, dan bankable. Artinya, dokumen dan regulasi kita harus siap dan
pasti," tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappelitbangda Kota
Cirebon, Agus Herdiyana, mengungkapkan bahwa pemilihan proyek PJU sebagai pilot
project KPBU memiliki nilai simbolis yang kuat. Baginya, penerangan jalan bukan
sekadar urusan fisik infrastruktur, melainkan bentuk kehadiran negara dalam
memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga di malam hari.
"PJU adalah simbol hadirnya pemerintah. KPBU ini menjadi
instrumen strategis sekaligus solusi kebijakan agar layanan berkualitas tetap
bisa dinikmati warga Cirebon meski anggaran terbatas. Kami berharap forum
capacity building ini memberikan peta jalan yang jelas bagi percepatan
pembangunan di kota kita," kata Agus.
Dukungan penuh juga datang dari pusat. Plt. Direktur Utama PT
Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), Andre Permana yang hadir secara
daring menyampaikan bahwa skema KPBU untuk sektor penerangan jalan saat ini
memang tengah populer dan terbukti efektif di berbagai daerah. Ia mengapresiasi
keberanian Kota Cirebon dalam memulai langkah strategis ini.
"Ini adalah titik awal yang menunjukkan komitmen kuat
dari Pemkot Cirebon. Kami di PT PII siap mendukung setiap tahapan prosesnya,
mulai dari perencanaan, penyiapan dokumen, hingga nanti pada tahap pelaksanaan.
Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi infrastruktur yang sehat
di daerah," ujar Andre. (Nuh)