 |
Salah satu Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Cirebon (Niaga) |
Niaga -- Hingga awal November
2026, sebanyak 23 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten
Cirebon telah launching.
Berdasarkan informasi yang
dihimpun dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, sebanyak 23 Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Cirebon hingga awal November
2026, telah melaksanakan launching. “Berdasarkan data Sistem Informasi
Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), ada 424 koperasi yang telah memiliki akta
pendirian,” tutur Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Alex
Suheriyawan, Minggu, 8 November 2026.
Selain 23 KDKMP yang sudah
launching, tercatat pula sebanyak 282 unit koperasi masih dalam proses
pembangunan, sebanyak 113 unit di antaranya telah menyelesaikan pembangunan
gerai hingga 100 persen. Selain itu, sebanyak 83 unit telah melalui proses
verifikasi. Adapun koperasi yang belum memulai pembangunan gerai tercatat
sebanyak 142 unit
Dijelaskan Alex, setelah
pembangunan selesai, tahapan berikutnya adalah melengkapi gerai dengan berbagai
produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Namun, pengisian barang masih
menunggu proses distribusi dari pemerintah pusat dan pihak terkait.
“Ada tiga kelompok produk yang
nantinya mengisi gerai KDKMP,” tutur Alex. Pertama, produk bersubsidi, kedua
produk swasta termasuk produk BUMN dan usaha lokal, serta ketiga produk usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat. “Untuk produk bersubsidi, mekanisme
pengadaannya dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing desa atau
kelurahan,” tutur Alex.
Pengelola koperasi bersama
pemerintah desa terlebih dahulu menyusun data potensi dan kebutuhan masyarakat,
kemudian mengajukannya melalui manajer koperasi kepada penanggung jawab (PIC)
Agrinas. Usulan tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam aplikasi Agrinas untuk
mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, kebutuhan barang dapat dipasok
melalui BUMN terkait, seperti Perum Bulog.
Sementara itu, produk swasta
dapat dipasarkan langsung apabila berasal dari pelaku usaha di wilayah
setempat. Namun, apabila produk tersebut akan dipasarkan melalui gerai koperasi
di wilayah lain, pengadaannya harus mengikuti mekanisme pengajuan dan
verifikasi melalui Agrinas.
Hal serupa berlaku untuk produk
UMKM. Pelaku UMKM di desa atau kelurahan setempat dapat langsung menitipkan
produknya di gerai KDKMP wilayah tersebut. Namun, pemasaran produk ke gerai di
luar wilayah asal tetap harus melalui prosedur verifikasi. “Kalau produk UMKM
dari Desa Sumber dijual di Kopdes Sumber, bisa langsung. Keputusannya ada di
manajer. Tetapi kalau produknya mau dipasarkan ke wilayah lain, harus melalui
Agrinas terlebih dahulu,” jelas Alex.
Selanjutnya untuk pengisian
produk nantinya juga akan disesuaikan dengan potensi ekonomi masing-masing
desa.
Dengan demikian, gerai KDKMP
tidak hanya menjadi tempat penjualan produk kebutuhan pokok, tetapi juga dapat
menjadi sarana pemasaran hasil produksi masyarakat setempat. Produk yang
dipasarkan bisa berupa hasil pertanian, peternakan, maupun produk olahan UMKM
sesuai potensi wilayah masing-masing. Melalui skema tersebut, keberadaan KDKMP
diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi desa, memperluas pemasaran produk
lokal, sekaligus memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh berbagai
kebutuhan. (Nuh)