 |
| Balaikota Cirebon |
CN -- Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon berencana untuk melakukan simulasi work from home (WFH) seiring dengan berkurangnya dana transfer ke daerah.
“Kita akan mengkaji terkait dampak penurunan TKD ini. Termasuk adanya work from home, work from anyway,” tutur Pj Sekda Kota Cirebon, Sumanto, usai apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana 2025 di Mako Polres Cirebon Kota, Rabu, 5 November 2025. Termasuk rencana penerapan WFH dan WFO untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cirebon.
Direncanakan, lanjut Sumanto, pekan depan pihaknya akan melakukan uji coba WFH. Untuk ASN yang akan melakukan WFH yaitu pegawai yang tinggal di luar daerah. “Contoh teman-teman di pusat, untuk pegawai yang kebetulan berasal dari daerah luar kota di WFH kan,” tutur Sumanto. Kota Cirebon pun menurut Sumanto akan mencontoh metode tersebut.
Penurunan TKD dipastikan akan berdampak pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Untuk itu dipilih metode untuk ASN yang di luar kota melakukan WFH. “Jangan sampai ada dalih, waduh pak kami untuk ongkos pulang perginya bermasalah,” tutur Sumanto.
Namun Sumanto pun memastikan bahwa penerapan WFH tidak akan separah saat pandemi Covid 19. . Dikarenakan ASN yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik menurut Sumanto tidak akan di WFH kan. “Jika pun WFH diterapkan, lanjut Sumanto, bukan berarti ASN itu libur. Mereka harus tetap standby dan tetap siap bekerja sekalipun berada di rumah,” tegas Sumanto.
Pemkab Cirebon Pertahankan WFO
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon justru belum akan memberlakukan WFH untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya. “Kami masih mempertahankan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Cirebon untuk tetap bekerja secara penuh di kantor atau WFO,” tutur Bupati Cirebon, Imron Rosyadi. Pilihan untuk tetap mempertahankan WFO ini menurut Imron dilakukan untuk menjaga kualitas layanan publik serta efektivitas birokrasi di pemerintah daerah, khususnya di Pemkab Cirebon.
Dijelaskan Imron, seorang ASN memiliki tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat. terutama dalam urusan pelayanan dasar, seperti administrasi kependudukan, perizinan hingga kesehatan. “Sistem kerja jarak jauh tanpa kesiapan yang matang justru akan membuat layanan publik berpotensi terganggu. Jadi tetap masuk kantor seperti biasa,” tutur Imron.
Selain itu, menurut Imron, banyak sektor di Pemkab Cirebon yang masih mengandalkan sistem pekerjaan secara manual. Untuk itu, WFH tidak bisa dilakukan sembarangan. “Sistem digital kita juga belum sepenuhnya terintegrasi,” jelas Imron. Di Kabupaten Cirebon masih terjadi kesenjangan infrastruktur digital yang menyebabkan koneksi internet belum stabil di sejumlah kecamatan.
Sebagian ASN di Pemkab Cirebon juga belum memiliki perangkat kerja yang mendukung sistem daring. “Proses birokrasi di Pemkab Cirebon masih bergantung pada koordinasi tatap muka. Penandatanganan dokumen, verifikasi data, hingga rapat koordinasi lintas bidang masih dilakukan secara manual,” tutur Imron. (Ris)