 |
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemdaprov Jabar dengan PT KAI (Persero) |
CN
– Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan
PT Kereta Api Indonesia (Persero). PKS ini merupakan bagian dari Optimalisasi Penyelenggaraan dan Pengembangan
Perkeretaapian di Jawa Barat.
Penandatanganan
dilakukan pada Selasa, 25 November 2025, antara Gubernur Jawa Barat, Dedi
Mulyadi, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, dan disaksikan oleh Wakil
Menteri Perhubungan, Suntana. PKS ini sebagai tindak lanjut atas kesepakatan
bersama sebelumnya, khususnya terkait penguatan layanan, pengembangan
infrastruktur, penataan kawasan stasiun, serta penyusunan kajian strategis
perkeretaapian di Jawa Barat.
Dalam
PKS tersebut, Pemdaprov Jabar dan PT KAI sepakat memperkuat identitas layanan
kereta api melalui penamaan dan pengembangan Kereta Api Wisata "Jaka
Lalana" serta Kereta Api Kilat "Pajajaran". "Hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat
bersama seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat, disaksikan oleh Pak
Wamenhub, berkomitmen dengan Direktur PT KAI untuk mengembangkan perkeretaapian
di Jawa Barat," kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi.
Usai
penandatanganan, KDM menyampaikan bahwa
PKS ini memberi ruang besar untuk percepatan berbagai program strategis transportasi
rel di Jawa Barat. Ia menjelaskan rencana pengembangan kereta pariwisata
Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur yang akan diberi nama "Jaka Lalana"
sebagai bagian dari penguatan pariwisata berbasis jalur rel. "Kereta
pariwisata Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur, namanya Jakalalana," ungkap KDM
Selain
itu, Pemdaprov Jabar bersama PT KAI akan memperkuat layanan angkutan hasil
pertanian dan perdagangan dari wilayah Jabar menuju Jakarta, Cirebon, dan
Banjar melalui pengembangan lokomotif dan gerbong khusus dengan nama
"Kereta Api Tani Mukti" "Penyediaan lokomotif dan gerbong untuk
mengangkut hasil pertanian dan perdagangan pada rute Jakarta-Cirebon serta
Jakarta-Banjar," kata KDM
KDM
juga menegaskan dukungan terhadap pengembangan kereta listrik
Padalarang–Cicalengka sebagai bagian untuk mendukung mobilitas harian
masyarakat, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas. Serta pengembangan rute Nambo–Citayam untuk
peningkatan headway Stasiun Nambo menjadi bagian kajian strategis yang
disepakati untuk memperkuat jaringan rel di wilayah utara Jabar.
Dalam
kesempatan yang sama, ia memaparkan rencana kereta cepat rute Pajajaran yang
akan menghubungkan Jakarta–Bandung dengan waktu tempuh sekitar satu setengah
jam, bahkan dapat dipersingkat hingga satu jam.
"Pengembangan kereta listrik dari Padalarang ke Cicalengka. Lalu,
pembangunan jalur Nambo-Citayam. Kelima, kereta Kilat Pajajaran akan memangkas
waktu tempuh relatif sangat cepat, Gambir–Bandung menjadi sekitar satu setengah
jam," ungkapnya
Layanan
ini direncanakan terhubung hingga Garut, Tasikmalaya, dan Banjar dengan waktu
tempuh sekitar dua jam. "Kemudian
dari Kota Bandung menuju Garut, Tasikmalaya hingga Banjar dapat ditempuh dalam
waktu sekitar dua jam." tambahnya
KDM
menegaskan bahwa seluruh rencana pengembangan perkeretaapian di Jawa Barat
memerlukan dukungan pembiayaan yang kuat.
Ia berharap sinergi antara Pemda Provinsi Jawa Barat, PT KAI, dan para
mitra lainnya dapat terjalin dengan baik agar berbagai program strategis
tersebut dapat segera diwujudkan.
"Mantap
tidak? Untuk itu doakan agar kami bisa mendapat dukungan pembiayaan dalam
memenuhi seluruh cita-cita besar ini. Semoga Pemdaprov Jawa Barat berjodoh
dengan PT KAI," ujar KDM. Ia juga menambahkan bahwa Pemdaprov Jabar dan PT
KAI akan memperluas jaringan transportasi publik di Bandung serta mendorong integrasi
layanan hingga Karawang.
KDM
mengatakan dengan ada kerjasama ini diharapkan mobilitas masyarakat Jawa Barat
semakin lancar. "Semoga perjalanan dari Jawa Barat menuju Jakarta
lancar," pungkasnya.
Kedua
pihak juga berkomitmen melakukan penataan kawasan Stasiun Bandung dan Stasiun
Kiaracondong sebagai fase awal, serta melanjutkan penataan pada stasiun-stasiun
lain sesuai kesepakatan bersama.
Selain
itu, PKS mencakup penyusunan kajian yang meliputi pengembangan kereta api untuk
pedagang, petani, dan peternak dengan nama KA Tani Mukti, peningkatan
infrastruktur perkeretaapian, penyusunan roadmap perlintasan sebidang, dan
optimalisasi aset serta layanan antarmoda.
Guna memastikan kelancaran pelaksanaan kerja sama, dibentuk pula Joint
Working Group yang bertugas melakukan koordinasi teknis dan penyusunan rencana
kerja secara bertahap. (Nuh)