Bupati Cirebon, Imron Rosyadi tengah meninjaui betonisasi dan perbaikan jalan di wilayah timur |
CN – Dana transfer ke daerah
(TKD) berkurang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon lakukan pengetatan dan
refocusing anggaran tahun depan.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, total Rp 305 miliar dana transfer dari pemerintah pusat dipastikan tidak akan masuk ke APBD Kabupaten Cirebon 2026 mendatang. “Kondisi ini harus membuat kami melakukan penyesuaian drastis untuk sejumlah pos belanja,” tutur Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, Kamis, 16 Oktober 2025.
Pengurangan terbesar, lanjut
Imron, dilakukan pada pos biaya operasional dan perjalanan dinas Aparatur Sipil
Negara (ASN), “Kalau perjalanan dinas ya dikurangi. Bahkan kalau memang ada
yang mendesak, mereka juga bisa membayar sendiri,” tutur Imron. Namun untuk
belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan ASN menurut Imron tidak akan
dipangkas. Bahkan akan mengalami penyesuaian yang positif.
Selain perjalanan dinas,
pemangkasan anggaran juga dilakukan untuk sejumlah kegiatan yang bersifat
seremonial. Sedangkan untuk pos kesehatan dan pendidikan menurut Imron juga
akan mengalami penyesuaian. “Namun pemangkasan di bidang ini tidak menyentuh
aspek vital, seperti pelayanan untuk rumah saki, puskesmas hingga penggajian
untuk tenaga pendidik. Kesehatan tetap jalan, tapi kegiatan yang sifatnya
rapat, pelatihan, atau seremoni dikurangi,” tutur Imron.
Pada kesempatan yang sama
Imron pun mengungkapkan bahwa pengetatan anggaran tetap dilakukan dengan cermat
dan tidak akan mengganggu kepentingan publik. Belanja yang berorientasi pada
pelayanan publik dan infrastruktur sosial tetap diutamakan. “Program
pembangunan fisik, jalan, dan infrastruktur sosial menjadi prioritas utama
meskipun anggaran menurun,” tutur Imron
Imron
pun mengungkapkan bahwa Pemkab Cirebon juga tengah menyusun strategi agar
penurunan TKD tidak berimbas besar terhadap pelayanan publik. Salah satu
langkah yang ditempuh adalah melakukan refocusing anggaran dengan
memprioritaskan kegiatan yang memiliki output langsung ke masyarakat. Langkah
ini dianggap penting karena sebagian besar TKD yang hilang bersumber dari
transfer pemerintah pusat yang belum pasti terealisasi penuh pada tahun
anggaran mendatang. "Kita menyesuaikan saja, karena sumber TKD itu
kan tergantung kemampuan APBN. Kalau ada pemangkasan, daerah juga harus ikut
efisien,” jelas Imron.
Selanjutnya
kepada ASN di lingkungan Pemkab Cirebon Imron pun meminta agar tetap
berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Sekali
pun ada pengurangan anggaran, kami meminta mereka untuk tetap produktif dan
tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pinta Imron. (Ris)