 |
Walikota Cirebon, Effendi Edo |
CN – Pemerintah Kota Cirebon menggelar Forum Perangkat Daerah
dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 di Ruang
Prabayaksa Gedung Setda, Senin, 23 Februari 2026.
Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Wali Kota
Cirebon, Effendi Edo, didampingi Pj Sekretaris Daerah, Sumanto, serta unsur
pimpinan DPRD, para kepala perangkat daerah, hingga perwakilan lembaga sosial
dan keagamaan. Forum ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya
menyelaraskan gerak langkah lintas sektor demi pembangunan yang lebih tepat
sasaran.
Pj Sekda, Sumanto, menekankan bahwa tantangan perkotaan ke
depan semakin kompleks. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah penanganan
banjir. Pemkot menyadari bahwa persoalan genangan di Kota Cirebon salah satunya
dipengaruhi oleh kiriman debit air dari wilayah hulu. Sebagai langkah konkret
di hilir, Pemkot berkomitmen mengoptimalkan pembangunan kolam retensi guna
memecah beban aliran air sebelum masuk ke pemukiman warga.
Tak hanya soal air, urusan sampah juga menjadi prioritas yang
mendesak. Pemkot Cirebon tengah menyiapkan strategi ganda, yakni pengelolaan di
hulu melalui pemberdayaan Bank Sampah di tingkat RW dan kawasan perkantoran,
serta penguatan infrastruktur di hilir. Rencana pembangunan TPS Sanitary
Landfill di wilayah selatan serta penambahan Dinding Penahan Tebing (DPT) di
area TPA terus digodok untuk memperpanjang usia pakai dan daya tampung sampah
kota.
Daya dukung fiskal juga menjadi sorotan tajam dalam forum
tersebut. Untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Cirebon akan
mengandalkan transformasi digital. Langkah ini dilakukan dengan merekrut tenaga
IT melalui seleksi ketat guna membangun sistem aplikasi pajak dan retribusi
yang terintegrasi. Sasarannya jelas, memastikan pelaku usaha yang selama ini belum
terjangkau sistem digital dapat berkontribusi secara transparan dalam
pembangunan daerah.
Di sisi internal pemerintahan, efisiensi menjadi kata kunci.
Pj Sekda juga menyoroti perlunya restrukturisasi organisasi agar tidak terjadi
tumpang tindih fungsi antar dinas. Salah satu poin pentingnya adalah
pemberdayaan masyarakat untuk lebih difokuskan di tingkat kecamatan, sehingga
pelayanan menjadi lebih dekat dan taktis bagi warga.
Terkait kebijakan anggaran, pemerintah tidak ingin lagi
terjebak pada sekadar penyerapan teknis. Monitoring dan Evaluasi (Monev) akan
dilakukan lebih tajam untuk melihat sejauh mana sebuah kebijakan memberikan
dampak nyata di lapangan. Efektivitas setiap rupiah yang dikeluarkan harus
berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota
Cirebon.
Sumanto juga mengingatkan seluruh jajaran bahwa tahun 2027
harus menjadi momentum keberlanjutan. Ia mengajak seluruh kepala perangkat
daerah untuk meninggalkan ego sektoral dan bekerja lebih detail dalam mengawal
setiap program prioritas yang telah direncanakan.
"Tugas ke depan sangat berat. Kita harus lebih detail
dan teliti dalam mengawal kebijakan. Penanganan sampah, optimalisasi PAD lewat
teknologi, dan efisiensi anggaran bukan lagi pilihan, tapi keharusan untuk memastikan
keberlanjutan Kota Cirebon di masa mendatang," tegas Sumanto.
Melalui forum ini, Sumanto berharap sinergi antara eksekutif,
legislatif, dan tokoh masyarakat mampu menghasilkan pembangunan yang setara dan
berkelanjutan. "Dengan perencanaan yang matang dari sekarang, kami
optimistis Kota Cirebon dapat bertransformasi menjadi kota yang lebih maju,
bersih, dan mandiri secara ekonomi pada tahun-tahun mendatang,"
pungkasnya. (Ris)