Pemkab Cirebon Berpotensi Kehilangan PAD Miliaran Rupiah

Rapat koordinasi untuk membahas implementasi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

CN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon berpotensi kehilangan Pendapatan Asli Daaerah (PAD) puluhan miliar. Potensi kehilangan PAD akibat adanya kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menjelaskan dasar hukum pelaksanaan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah diatur melalui Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 dan 2 Tahun 2025. Perda tersebut tersebut sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait percepatan program pembangunan tiga juta rumah.

“Kebijakan ini berpihak sosial tanpa mengabaikan keberlanjutan keuangan. Namun, kita juga harus cermat, karena pembebasan BPHTB dan PBG diperkirakan berpotensi mengurangi PAD hingga Rp20 miliar,” tutur Hendra, Senin, 6 Oktober 2025. Pengurangan tersebut masing-masing berasal dari sektor BPHTB diperkirakan mencapai Rp 15 miliar atau sekitar 17 persen dari total penerimaan BPHTB. Sementara dari retribusi PBG, potensi kehilangan berkisar antara Rp 4 hingga Rp 5 miliar, atau 31 persen dari target Rp 13 miliar.

“Karena itu diperlukan kecermatan dalam merancang kebijakan, agar daerah tetap mampu memenuhi kewajiban belanja publik, pelayanan, dan pembangunan infrastruktur,” tutur Hendra.

Untuk itu, lanjut Hendra, Pemkab Cirebon telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas implementasi kebijakan pembebasan BPHTB serta retribusi PBG bagi MBR, belum lama ini. Rapat itu dihadiri berbagai elemen, termasuk pejabat pembuat akta tanah (PPAT), notaris, asosiasi pengembang, serta kepala perangkat daerah dan badan terkait di lingkungan Pemkab Cirebon.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, menjelaskan, rapat koordinasi itu bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjalankan kebijakan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG secara efektif.

“Kita ingin memastikan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, seperti PPAT, notaris, asosiasi perumahan, hingga kepala OPD, memiliki pemahaman yang sama, baik dari sisi regulasi, teknis pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap PAD,” tutur Erus. (Hid)