CN – Pemerintah Kota Cirebon
menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik
Indonesia tingkat Kota Cirebon di Lapangan Madya, Kompleks Stadion Bima, Senin,
17 Agustus 2026. Upacara berlangsung khidmat
dan diikuti unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Kota Cirebon, veteran,
instansi vertikal, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda,
pelajar, serta masyarakat.
Di tengah suasana peringatan
kemerdekaan, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo mengawali amanatnya dengan mengajak
seluruh peserta upacara menyampaikan simpati dan doa bagi masyarakat Nusa
Tenggara Timur (NTT) yang tengah menghadapi musibah gempa bumi. Gempa
berkekuatan 7,7 skala Richter tersebut terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
“Saya ingin mengawali pertemuan
kita semua dengan ajakan untuk bersama-sama bersimpati pada peristiwa yang
menimpa saudara kita, sesama rakyat Indonesia. Pada hari Sabtu, 15 Agustus
2026, saudara-saudara kita di wilayah Nusa Tenggara Timur ditimpa musibah gempa
bumi berkekuatan 7,7 skala Richter,” ujar Wali Kota.
Menurut Wali Kota, peringatan
kemerdekaan menjadi momentum untuk kembali mengingat bahwa Indonesia merupakan
satu kesatuan bangsa. Karena itu, musibah yang terjadi di daerah lain juga
menjadi perhatian bersama, tanpa dibatasi jarak wilayah.
"Jarak wilayah seharusnya
tidak memutus ikatan kebangsaan kita. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita
bersimpati dan mendoakan agar semuanya dapat pulih dengan cepat dan Tuhan
senantiasa melindungi," lanjutnya.
Setelah mengajak masyarakat
mendoakan saudara sebangsa yang terdampak bencana, Wali Kota kemudian mengajak
seluruh peserta upacara memaknai usia 81 tahun Indonesia sebagai perjalanan
panjang yang harus diisi dengan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Menurutnya, tantangan Indonesia
saat ini telah berubah. Kemerdekaan tidak lagi dihadapkan pada kolonialisme
secara fisik, tetapi pada persaingan ekonomi, perubahan teknologi, tuntutan
pelayanan publik yang semakin cepat, serta kebutuhan terhadap tata kelola
pemerintahan yang transparan dan memberikan kepastian.
“Pemerintahan dituntut untuk
matang, presisi, dan tidak lagi meraba-raba dalam mengeksekusi kebijakan.
Sebab, tantangan kita hari ini bukan lagi kolonialisme fisik, melainkan
kompetisi ekonomi, transformasi pelayanan yang serba digital, dan kepastian
tata kelola yang transparan,” tuturnya.
Ia menegaskan, kemerdekaan di era
sekarang harus dibuktikan melalui kinerja dan manfaat yang dirasakan langsung
masyarakat. Bersama Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, Wali Kota
menyatakan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang tidak berhenti pada
urusan administratif, tetapi memastikan pelayanan publik benar-benar menjawab
kebutuhan warga.
“Menjaga kemerdekaan di era
modern menuntut pembuktian yang konkret dari penyelenggara negara. Saya bersama
Ibu Siti Farida Rosmawati, memegang komitmen teguh bahwa kepemimpinan ini bukan
sekadar mengurus administrasi dari balik meja,” ujarnya.
Dalam amanatnya, Wali Kota juga
menyampaikan sejumlah capaian Pemerintah Kota Cirebon selama 2026. Di bidang
kesehatan, Kota Cirebon memperoleh Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026
setelah cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 100,33
persen. Capaian tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam
memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan.
Sementara di sektor ekonomi, Kota
Cirebon meraih Terbaik I Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota
se-Jawa Bali pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dari
Kementerian Dalam Negeri. Menurut Wali Kota, pengendalian inflasi tidak hanya
berkaitan dengan angka statistik, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat
memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Daya beli masyarakat adalah
mesin penggerak ekonomi daerah. Jika harga dibiarkan liar mengikuti mekanisme
pasar tanpa intervensi negara, pihak yang paling pertama terdampak adalah dapur
masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah," tuturnya.
Selain itu, Pemkot Cirebon
bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terus melakukan penataan kawasan
bantaran Sungai Sukalila. Hingga pertengahan 2026, progres pengerjaan pada
segmen pertama telah melampaui 51 persen. Penataan tersebut menjadi bagian dari
upaya mengembalikan fungsi bantaran sungai sebagai infrastruktur pengendali air
sekaligus ruang terbuka.
Wali Kota menyampaikan, berbagai
program pembangunan tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa keterlibatan
masyarakat. Kolaborasi pemerintah dan warga menjadi bagian penting dalam
membangun kota yang aman, nyaman, dan terawat.
"Tata kelola kota saat ini
menuntut adanya kolaborasi. Di Kota Cirebon, keterlibatan aktif masyarakat harus
masuk dan menjadi bagian dari sistem," katanya.
Mengakhiri amanatnya, Wali Kota
mengajak seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui peran
masing-masing. ASN diminta menghadirkan pelayanan yang cepat dan berkualitas,
pelajar didorong terus meningkatkan kapasitas diri, sementara pelaku usaha dan
UMKM diharapkan menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah.
“Nasionalisme kita hari ini
adalah nasionalisme yang bekerja keras, berpikir rasional, dan berkolaborasi
memajukan daerah,” pungkasnya. (Ris)